Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

KELUASAN FIQH KENEGARAAN: ANTARA TEKS, KONTEKS, DAN KEBIJAKSANAAN

Syariat Islam bukanlah kerangka sempit yang membelenggu akal, melainkan jalan luas yang menuntun kepada keadilan, rahmat, dan maslahat. Ketika fiqh kenegaraan dipersempit hanya pada literal teks, lahirlah kejumudan; ketika ia dipaksa tunduk pada tafsir maqasid yang liar, lahirlah penyimpangan. Jalan tengah wasatiyyah adalah kunci keseimbangan, agar Islam tetap relevan menjawab cabaran zaman.

Ahli panel: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis


Pengantar

Perbahasan tentang fiqh kenegaraan selalu menyingkap pertembungan antara teks dan realiti. Islam tidak pernah memberi kema‘suman kepada sesiapa selepas Rasulullah ﷺ; tokoh sehebat mana pun tetap manusia biasa yang ada jasa besar, namun tetap mungkin melakukan kesilapan. Kerana itu, perbincangan tentang fiqh kenegaraan tidak boleh jumud, tetapi juga tidak boleh bebas tanpa batas. Prinsip besar yang diangkat oleh Ibn Qayyim—bahawa syariah adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan maslahat—memberi garis panduan bahawa segala hukum yang menyimpang dari nilai-nilai itu, meskipun dinamakan syariah, hakikatnya bukanlah syariah.

KIAT ISLAMI MENGHADAPI PERUBAHAN DAN KRITIK

Dialog interaktif dengan masyarakat muslim dan non-muslim (umum)

Oleh: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kearajaan Negeri Perlis - Arsip 2018


Di dunia yang semakin terhubung, kritik dan pemikiran lain tentang Islam tak bisa lagi dibendung dengan larangan. Lalu, apa solusinya? Dialog interaktif ini mengupas tuntas strategi Islami berdasarkan kajian mendalam untuk menghadapi era ini. Mulai dari membedakan politik agama dan etika, hingga pentingnya dialog terbuka dan membangun argumentasi yang kuat. Temukan cara menjadi muslim yang percaya diri dan elegan di zaman now.

Berikut rangkumannya:

JAWABAN ILMIAH SOAL HUDUD YANG SERING DIPUTARBALIKKAN

Pembentang materi: Shahibus Samahah Dato Dr. MAZA - Mufti Kearajaan Negeri Perlis

Hudud sering menjadi bahan tuduhan kejam terhadap syariat Islam. Media Barat menggambarkannya sebagai hukum yang barbar: potong tangan pencuri, rajam pezina, pancung orang murtad. Sayangnya, sebagian umat Islam sendiri ikut mempercayai narasi ini sehingga muncul ketakutan seolah-olah negara Islam adalah negara yang penuh darah.



Padahal, hudud dalam Islam bukan sekadar hukuman fisik, melainkan batasan hukum Allah untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Syariat Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menindas, melainkan untuk melindungi masyarakat. Bahkan, sejarah menunjukkan hudud sangat jarang diterapkan karena syaratnya begitu ketat — fungsi utamanya adalah pencegahan (deterrent), bukan teror.

🌺 Menuduh hudud sebagai sadis sama saja dengan menolak hukum Allah ﷻ. Padahal, di balik ketentuan ini terdapat hikmah besar: menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak manusia. Dunia modern pun memiliki hukuman berat seperti kursi listrik, suntikan mati, atau penjara seumur hidup, namun tidak pernah disebut barbar. Mengapa hukum Allah justru dicap demikian?

Hudud bukanlah wajah kejam Islam, melainkan cerminan keadilan dan rahmat jika dipahami secara benar. Tugas kita sebagai umat adalah kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, meluruskan kesalahpahaman, dan menegakkan syariat dengan penuh hikmah. ✨

Semoga Allah ﷻ memberi kita pemahaman yang benar, menjaga kita dari fitnah tuduhan miring terhadap Islam, dan meneguhkan umat di atas jalan kebenaran. آمين يا رب العالمين

Berikut rangkumannya:

MELANTIK NON-MUSLIM MENJADI PEMIMPIN ATAU WAKIL RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI

Oleh: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis


Di negara demokratis seperti Malaysia dan Indonesia, yang warganya datang dari beragam agama, isu kepemimpinan non-Muslim selalu jadi perbincangan hangat. Al-Qur’an memang melarang umat Islam menjadikan orang kafir sebagai awliyāʼ—pelindung dan penentu arah hidup. Tapi, menariknya, sejarah Islam awal justru mencatat hal berbeda: Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mempercayakan seorang Nasrani sebagai sekretaris keuangan, dan di zaman Umayyah maupun Abbasiyah banyak non-Muslim ikut serta dalam jabatan teknis-administratif tanpa bersentuhan dengan urusan syariat. Fakta ini seolah mengingatkan kita: larangan tersebut bukanlah mutlak, melainkan kontekstual. Jadi, pertanyaan yang harus kita renungkan bersama adalah—dalam sistem demokrasi modern, sanggupkah umat Islam membedakan antara kepemimpinan inti yang memang wajib Muslim dengan jabatan publik teknis yang bisa dipegang non-Muslim demi kemaslahatan bangsa yang majemuk?


PENGANTAR

Dalam konteks negara Muslim demokratis seperti Malaysia dan Indonesia, di mana sistem politik berjalan secara terbuka dan masyarakatnya majemuk dalam agama, isu kepemimpinan non-Muslim menjadi sangat relevan untuk dibahas. Al-Qur’an memang mengingatkan agar kaum Muslim tidak menjadikan orang kafir sebagai awliyāʼ (pelindung dan penentu arah hidup). Namun, apakah larangan itu berlaku mutlak terhadap semua non-Muslim, atau hanya ditujukan pada mereka yang jelas memusuhi Islam? Pertanyaan ini semakin menantang ketika demokrasi memberi hak politik setara bagi semua warga negara.

Menariknya, sejarah Islam awal memberi contoh: pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, seorang Nasrani pernah dipercaya sebagai sekretaris keuangan (kātib al-kharāj) karena kepakarannya dalam administrasi. Pada era Umayyah dan Abbasiyah awal, pejabat non-Muslim juga ditemukan dalam posisi teknis, terutama dalam bidang keuangan, diplomasi, dan penerjemahan. Fakta ini menyingkap satu hal penting: sejak generasi awal, umat Islam sudah membedakan antara kepemimpinan inti yang menyangkut dasar-dasar agama dan negara (yang hanya untuk Muslim) dengan jabatan teknis-administratif yang bisa dipegang non-Muslim demi kemaslahatan. Maka, apakah wajar jika hari ini kita kembali menimbang ulang larangan itu dalam bingkai teks suci dan realitas demokrasi modern?

SIFAT SEORANG PEMIMPIN

Oleh: Prof. Dr. Rozaimi Ramle - Fiqh wa Ushuluhu Mu'tah Universiti of Jordan, AJK Fatwa Negeri Perlis - Seminar Ilmu Tema Leadership , Arsip 7/2025

Semua orang ribut soal siapa yang pantas jadi pemimpin. Tapi, tahukah kita apa sifat pemimpin sejati menurut Islam? Ppemimpin sejati bukan sekadar populer, tapi punya visi, adil, amanah, dan meneladani Nabi ﷺ. Pertanyaannya, apakah pemimpin kita hari ini—atau bahkan diri kita sendiri—sudah memenuhi standar itu?

🔰 PENGANTAR

Semua orang bicara soal pemimpin: siapa yang layak, siapa yang gagal, siapa yang harus diganti. Tapi jarang sekali kita bertanya dengan jujur: apa sebenarnya sifat seorang pemimpin yang diakui dalam Islam? Apakah cukup bermodal popularitas? Atau sekadar keberanian berorasi? Atau justru kepemimpinan adalah amanah berat yang akan menyeret kita pada kehinaan di akhirat jika disalahgunakan?

Dalam kuliah ini, pemateri membongkar standar kepemimpinan Islami yang sering kita abaikan: kejelasan visi, keteladanan Nabi, keadilan tanpa pilih kasih, hingga amanah dalam setiap detik waktu kerja. Pertanyaannya menusuk: jika Nabi sendiri menolak kepemimpinan tanpa kesiapan, lalu mengapa kita begitu mudah menobatkan siapa saja hanya karena gelar atau kekuasaan? Dan lebih jauh lagi, sudahkah kita memimpin diri dan keluarga dengan standar yang sama—atau jangan-jangan kita pun termasuk yang gagal memimpin?



📒 Rangkuman Kuliah


🕌 Bagian 1: Pendahuluan dan Konteks Kepemimpinan

1.1 Pembukaan dan Salam

Kuliah dibuka dengan:

  • Salam Islami (Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh)

  • Pujian kepada Allah (Alhamdulillah)

  • Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW

  • Ucapan terima kasih kepada pimpinan majlis serta hadirin


1.2 Latar Belakang: Kepemimpinan dalam Setiap Tingkatan

Pemateri menyampaikan bahwa topik "Sifat Seorang Pemimpin" adalah topik yang sangat luas.

Islam memandang bahwa kepemimpinan itu ada pada setiap tingkatan, tidak hanya pada level tertinggi seperti pemimpin negara.

🔑 Poin Kunci:

  • Setiap individu adalah pemimpin dalam ruang lingkupnya masing-masing.

  • Tingkatan kepemimpinan meliputi:

    • Pimpinan Tertinggi Negara

    • Suami (pemimpin keluarga)

    • Istri (pemimpin di rumah suaminya)

  • Kepemimpinan adalah sebuah keperluan (kebutuhan) dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa sistem kepemimpinan.


1.3 Konsep Jama'ah dan Ketaatan

Pemateri menjelaskan makna hadits tentang "mati jahiliyah" secara kontekstual.

Beliau menekankan bahwa yang dimaksud "keluar dari jama'ah" bukanlah keluar dari partai politik atau organisasi tertentu.

📜 Hadits & Penjelasan:

ANTARA TAAT DAN MENGKRITIK: FIQH HUBUNGAN UMAT DENGAN PEMERINTAH

Menyingkap panduan syariat dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban taat dan hak mengkritik pemerintah, tanpa jatuh dalam fitnah anarkhis.
 
Panelis: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis - Arsip 05/2023



🌿 PENGANTAR

Apa arti taat kepada Ulil Amri di zaman sekarang? Apakah berarti menutup mata atas segala kebijakan pemerintah, walaupun zalim? Atau justru berarti berani mengkritik dengan cara yang benar, tanpa jatuh ke dalam dosa pemberontakan?

Inilah pertanyaan besar yang sering membingungkan banyak muslim. Sebagian orang bersuara lantang: “Pemimpin harus ditaati walau zalim!” Sebagian lain membalas dengan nada keras: “Tidak! Jika zalim, wajib dilawan!” Lalu di manakah posisi yang benar menurut syariat?

📌 Diskusi ilmiah bersama Shahibus Samahah Mufti Negeri Perlis ini mencoba menjawabnya dengan mengambil tema “Ulil Amri: Antara Taat dan Ijtihad” melalui pendekatan al-Qur’an, hadis sahih, pendapat para ulama, sejarah Khulafā’ Rāsyidīn, hingga persoalan kontemporer seperti demokrasi, media sosial, dan pluralitas mazhab.

Beberapa pertanyaan mendasar yang dibahas antara lain:

  • Apa makna Ulil Amri dalam istilah Islam?

  • Sampai di mana batas ketaatan rakyat kepada pemimpin?

  • Apakah kritik dan perbedaan pendapat dengan pemerintah dibolehkan?

  • Bagaimana hukum keluar (khuruj) melawan penguasa?

  • Apa pelajaran dari praktik para sahabat dan imam mazhab?

Diskusi ini penting bukan hanya untuk pelajar syariah, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana Islam mengatur hubungan antara rakyat, ulama, dan pemerintah.

⚖️ Di dalamnya kita akan menemukan bahwa Islam bukan agama otoritarian yang membenarkan ketaatan buta, dan juga bukan agama anarkis yang menghalalkan pemberontakan setiap kali tidak puas. Islam menekankan ketaatan yang bersyarat, kritik yang konstruktif, serta ijtihad pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umat.

Selamat menyelami sebuah pembahasan yang tidak hanya akademik, tetapi juga menyentuh realitas hidup berbangsa dan bernegara.



📘 Rangkuman Faedah

Bagian 1: Pendahuluan dan Definisi Ulil Amri

1.1. Pengenalan Topik

  • Pembahasan dimulai dengan pengenalan topik utama, yaitu konsep Ulil Amri (أُولِي الْأَمْرِ) yang mencakup:

    • Ketaatan (ṭā‘ah - طاعة)

    • Ijtihad (اجتهاد) atau perbedaan pendapat (isythetat/ikhtilaf - اشتهات/اختلاف)

  • Panelis meminta perhatian penuh karena topik ini dianggap cukup kompleks dan mendalam.

1.2. Panelis

  • Diskusi dipandu oleh seorang moderator dengan panelis yang diperkenalkan.

  • Salah satunya adalah Shahibus Samahah Dato' Arif Pekasa, Dr. Asri Zainal Abidin - Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang diminta untuk memberikan penjelasan awal (mukadimah - مقدمه).

1.3. Pertanyaan Pembuka

Moderator mengajukan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu diskusi:

  • Apa makna bahasa dan istilah Ulil Amri?

  • Di mana posisi Ulil Amri dalam struktur Islam?

    • Apakah mereka hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat (penasihat)?

    • Apakah hanya sebagai pengawas (hisbah - حسبه)?

    • Ataukah memiliki peran lebih?

  • Bagaimana pemahaman yang benar tentang kedudukan Ulil Amri?


Bagian 2: Kedudukan dan Kewajiban Taat kepada Ulil Amri

2.1. Konteks Sosial dan Kebutuhan akan Pemerintahan

  • Mufti menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mustahil hidup sendiri.

  • Untuk mengatur kehidupan sosial dan mencegah kekacauan (huru hara - هروهارا), Islam menetapkan:

    • Sistem kepemimpinan (imamah - إمامة)

    • Pemerintahan (ulil amri - أولي الأمر)

    • Politik syar‘i (siyāsah syar‘iyyah - سياسة شرعية)

ALLAH AKAN MENOLONG PEMERINTAH YANG ADIL SEKALIPUN KAFIR

فَإِّنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازعُوا فِّي أَنَّ عَاقِّبَةَ الظُّلْمِّ وَخِّيمَةٌ وَعَاقِّبَةُ الْعَدْلِّ كَرِّيمَةٌ وَلِّهَذَا يُرْوَى: اللََُّّه يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِّلَةَ وَإِّنْ كَانَتْ كَافِّرَةً وَلََا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِّمَةَ وَ إِّنْ كَانَتْ مُؤْمِّنَةً 

ٍSyaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Manusia tidak berselisih bahwa balasan dari perbuatan zalim adalah kebinasaan, sedangkan balasan dari sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa ‘Allah akan menolong pemerintah yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan pemerintah yang zalim sekalipun beriman’. [Majmū’ Al-Fatāwā, ed. Abdurrahman bin Muhammad Qasim (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1995) 28: 63]

Oleh: Shahibus Samahah Dato Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis - Arsip 2012

Dari pena Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah hingga sejarah Najasyi, Islam mengajarkan bahwa keadilan melampaui sekadar identitas agama. Pemimpin kafir yang adil bisa menjadi pelindung umat, sedangkan pemimpin Muslim yang zalim dapat menghancurkan bangsanya sendiri, memaksa rakyat mencari suaka di negeri yang dianggap “musuh”.

Karena esensi politik (pentadbiran) secara umum adalah firman Allah ta'ala : 

 إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanah (suatu urusan) kepada orang yang layak (berkualifikasi), dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu... (QS. An-Nisa 58)

Urusan-urusan duniawi manusia akan lebih tertegak dengan keadilan walaupun di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan dosa, dibandingkan dengan kezaliman yang di dalamnya tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan dosa lainnya… Apabila perkara dunia ditegakkan dengan keadilan (oleh orang kafir), maka akan tertegak walaupun pelaku adil tersebut tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Kapan saja perkara dunia tidak ditegakkan dengan keadilan, perkara dunia tersebut tidak akan tegak, meskipun pemiliknya memiliki iman yang dapat memberinya pahala di akhirat). [Ahmad Ibn Taimiyah, Al-Amru Bi Al-Ma’rūf Wa Al-Nahyu ‘an Al-Munkar (Wizarah Syu`un al-Islamiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyad, n.d.). 29]

🌿 Pengantar

Keadilan adalah oksigen bagi sebuah negara—tanpanya, tak peduli seberapa banyak simbol agama berkibar, rakyat akan tercekik. Ibnu Taymiyyah pernah menegaskan bahwa Allah akan menolong negara kafir yang adil, namun tidak akan menolong negara Muslim yang zalim. Pernyataan ini menampar persepsi sempit sebagian umat yang mengira cukup dengan label “Islam” untuk menjamin keberkahan pemerintahan. Sejarah membuktikan, kezaliman dapat membuat kaum Muslim sendiri lari mencari perlindungan di negeri yang non-Muslim tetapi adil.

Kisah Najasyi di Habasyah menjadi saksi. Raja Kristen yang diam-diam memeluk Islam ini melindungi umat Muhammad ﷺ dari kezaliman Quraisy, tanpa harus mengumumkan keimanannya dan tetap memimpin dalam sistem yang ada. Bahkan Rasulullah ﷺ tidak memintanya mundur atau mengubah seluruh sistem negaranya. Pesan besarnya jelas: keadilan dan kemaslahatan rakyat adalah fondasi politik Islam, sedangkan formalisme agama tanpa keadilan hanyalah topeng yang menunggu untuk runtuh.


📚 Faedah Lengkap

  1. Pertanyaan dan Landasan Bahasan

    • Seorang penanya mengangkat pendapat Ibn Taymiyyah tentang kepemimpinan: Allah akan menolong pemerintahan yang adil walau kafir, dan tidak akan menolong pemerintahan Muslim jika zalim.

    • Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk membahas prinsip politik Islam: keadilan sebagai syarat keberlangsungan sebuah pemerintahan.

  2. Penjelasan Ibn Taymiyyah

    • Pernyataan tersebut termaktub dalam kitab As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah.

    • Penekanan: Allah bersama pemerintahan yang adil, walaupun pemimpinnya kafir.

    • Manusia bisa hidup aman di bawah pemimpin kafir yang adil, tetapi akan menderita di bawah pemimpin Muslim yang zalim.

POLITIK TAKFIRI: KETIKA AGAMA DIJADIKAN SENJATA KEKUASAAN

Pengkafiran atas dasar politik bukanlah warisan kesalehan, melainkan penyimpangan beragama yang mengoyak persatuan umat. Di balik retorika agama, politik takfiri sejatinya hanyalah permainan kuasa yang menjadikan label “kafir” sebagai peluru untuk menumbangkan lawan. 

Ahli panel: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis


PEGANTAR

Fenomena politik takfiri—atau pengkafiran atas dasar politik—merupakan salah satu gejala berbahaya dalam sejarah maupun realitas umat Islam kontemporer. Jika pada masa awal Islam praktik takfir sering dikaitkan dengan kelompok Khawarij yang mengkafirkan sesama Muslim karena perbedaan pandangan, maka di era modern ia tampil dalam wajah baru: agama dijadikan senjata untuk mendelegitimasi lawan politik. Padahal, takfir bukanlah perkara remeh. Para ulama sejak dahulu menegaskan bahwa seseorang yang telah masuk Islam dengan yakin tidak boleh dikeluarkan darinya kecuali dengan bukti yang sama kuat, sehingga vonis kafir tanpa dasar yang sah justru mengundang kerusakan besar.

Penggunaan takfir dalam arena politik tidak hanya menyimpangkan ajaran agama, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial. Tuduhan kafir yang disematkan pada pihak berbeda pandangan memicu kebencian, polarisasi, bahkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Padahal, al-Qur’an dan Sunnah Nabi ﷺ dengan tegas melarang umat untuk tergesa-gesa mengkafirkan orang lain hanya demi keuntungan duniawi. Dengan demikian, kajian tentang politik takfiri bukan sekadar diskursus teologis, melainkan peringatan moral dan sosial agar umat senantiasa berhati-hati menjaga lidah, akal, dan hati dalam menyikapi perbedaan.


Rangkuman

1. Pendahuluan: Definisi Politik Takfiri

  • Politik takfiri: dari bahasa Arab At-Takfīr as-Siyāsī, artinya pengkafiran politik.

  • Yaitu mengkafirkan orang lain atas dasar kepentingan politik, bukan berdasarkan kebenaran syar’i.

  • Tujuannya:

    • Menjatuhkan lawan politik.

    • Meminta pihak lain menghukum lawan dengan legitimasi agama.


2. Perbedaan Takfir Qadhi vs Takfir Politik

  • Takfir Qadhi: keputusan hakim (qadhi) bila ada bukti seseorang benar-benar murtad.

  • Takfir Politik: dilakukan demi tujuan politik, bukan karena dalil yang sah.

  • Sangat berbahaya karena menjadikan agama sebagai alat politik.

DUA SYARAT PEMIMPIN POLITIK DALAM PANDANGAN NABI ﷺ

Oleh: Shahibus Samahah Dato Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis - Arsip 2012

Kepemimpinan bukan sekadar kesolehan pribadi; ia menuntut kekuatan dan amanah sekaligus. Nabi ﷺ menolak Abu Dharr memimpin meski dicintai Allah, namun memberi komando perang kepada Khalid bin al-Walid yang baru masuk Islam—pelajaran bahwa maslahat umat kadang menuntut pilihan yang tak populer di mata manusia.


🌿 Pengantar

Tidak semua orang yang saleh layak menjadi pemimpin, dan tidak semua yang tangkas bebas dari kelemahan moral harus ditolak dari memimpin. Politik dalam Islam bukan sekadar soal ibadah pribadi atau kesolehan di mata masyarakat; ia adalah urusan kemaslahatan umat yang memerlukan kekuatan (al-quwwah) dan amanah (al-amānah) sekaligus. Banyak orang keliru mengira bahwa siapa pun yang rajin ke masjid otomatis layak memimpin, padahal sejarah Nabi ﷺ membantah anggapan itu secara terang.

Kisah Abu Dharr yang dicintai Nabi ﷺ namun tidak diberi amanah kepemimpinan, dan penunjukan Khalid bin al-Walid yang baru masuk Islam tetapi diberi posisi komando perang, menjadi bukti bahwa kriteria pemimpin jauh melampaui kesolehan pribadi. Pertanyaannya: mampukah kita menyingkirkan sentimen pribadi dan melihat kepemimpinan dengan kacamata maslahat, meskipun itu berarti memilih orang yang “kurang cocok” di mata kita tapi tepat di medan yang dibutuhkan umat?

📚 Faedah Lengkap

  1. Prinsip Dasar Kepemimpinan dalam Islam

    • Tidak semua orang boleh atau layak memegang jawatan kepemimpinan politik.

    • Kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

    • Islam menetapkan dua syarat pokok untuk seorang pemimpin: al-quwwah (kekuatan/kompetensi) dan al-amānah (integritas/kejujuran).

  2. Definisi Dua Syarat Utama

    • Al-quwwah: kemampuan teknis, kekuatan fisik atau mental, ketangkasan, keberanian, kecerdikan dalam membuat keputusan, dan kemampuan strategis sesuai bidang tugas.

    • Al-amānah: kejujuran, integritas moral, kesetiaan pada amanah, menjaga kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

    • Keduanya wajib dimiliki; kekurangan salah satu bisa menimbulkan mudarat besar.

MEMAKNAI HAKEKAT KEMERDEKAAN

Islam datang dengan misi tauhid untuk memerdekaan manusia dari belenggu kebodohan, kesyirikan dan ashobiyah

Panel:
Prof. Madya Dr. Rozaimi Ramle (AJK Fatwa Negeri Perlis, Rektor KUIPs) & Shahibus Shamahah Dato Prof. Dr. MAZA (Mufti Negeri Perlis)

BUKAN ANTI POLITIK, TAPI ANTI FITNAH: MENIMBANG POLITIK DALAM NERACA SALAF

Ketika semangat membela agama justru menimbulkan petaka, manhaj Salaf hadir sebagai timbangan yang adil antara hikmah dan keberanian. Jalan tarbiyah yang dipilih sebagian Salafi bukanlah bentuk pengkhianatan atau sikap pasif, melainkan strategi dakwah jangka panjang yang berakar dari ilmu dan warisan Salaf. Diam mereka bukan karena takut, dan suara mereka bukan untuk menjatuhkan. Dalam arena kekuasaan yang penuh fitnah, Salaf menolak jadi bagian dari kegaduhan—bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka lebih peduli dari yang terlihat.

Oleh : Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis



🧭 Saat Politik Menjadi Ujian Bagi Dakwah Salafiyah

Dalam sejarah pemikiran Islam, tidak ada topik yang lebih sensitif sekaligus strategis selain politik. Ia bisa menjadi ladang maslahat, tapi juga bisa berubah menjadi sumber fitnah yang membinasakan. Maka, pembahasan tentang hubungan antara manhaj Salaf dan realitas politik bukan sekadar diskursus fiqih kekuasaan, tapi juga ujian kedewasaan dalam menimbang maslahat dan mafsadah.

🔍 Ironisnya, banyak yang tergesa-gesa menilai bahwa kalangan yang mengikuti manhaj Salaf adalah kaum yang “tidak peduli politik”, “pasrah pada penguasa”, atau bahkan “menghalalkan kediktatoran”. Label semacam ini bukan hanya menyederhanakan realitas, tapi juga menunjukkan kebingungan antara diam yang strategis dan kompromi yang prinsipil.

📚 Padahal jika kita cermati warisan para ulama Salaf, kita akan temukan bahwa mereka tidak satu suara dalam strategi menghadapi kekuasaan. Ada yang memilih jalur tarbiyah, ada yang memilih jalur nasihat diam-diam, ada pula yang menulis dan menasihati dengan pena dan hikmah. Perbedaan itu bukan tanda kelemahan, tapi cermin kekayaan ijtihad dalam bingkai usul yang sama: menjaga agama, menolak kezaliman, dan tidak membuka pintu darah.

💣 Akan tetapi, zaman ini menghadirkan ujian baru. Ketika banyak kelompok Islam terjun bebas ke dalam politik praktis—terjebak dalam ambisi kekuasaan, atau sebaliknya menjadi alat penguasa—maka suara dakwah Salaf seringkali terdengar seperti asing. Tidak sedikit yang bertanya: “Kenapa tidak ikut berebut kursi?”, “Kenapa diam terhadap kemungkaran pemimpin?”, bahkan yang lebih kejam, “Apakah Salafi itu pro penguasa zalim?”

🧠 Maka tadzkirah ini hadir untuk meluruskan simpul yang kusut. Ia bukan pembelaan terhadap pihak tertentu, melainkan penegasan bahwa manhaj Salaf punya pendekatan sendiri dalam menyikapi politik—pendekatan yang dibangun atas dasar ilmu, hikmah, dan maslahat syar'i. Sebuah pendekatan yang tidak silau oleh mikrofon demokrasi, dan tidak pula gentar menghadapi fitnah dunia.

💬 Jika hari ini umat Islam bingung menentukan sikap: antara ikut dalam gerbong politik pragmatis atau menarik diri dalam apatisme yang tidak produktif, maka tadzkirah ini menawarkan jalan tengah. Jalan yang tidak membutakan mata dari realitas, tetapi juga tidak merusak peta maslahat demi ambisi kosong.

🛡️ Manhaj Salaf tidak mengajarkan pemberontakan tanpa ilmu, tidak pula mengajarkan loyalitas buta terhadap penguasa. Ia mengajarkan tarbiyah sebelum takhta, ilmu sebelum aksi, dan maslahat umat di atas popularitas pribadi.

💡 Inilah yang perlu didudukkan dengan tenang dan ilmiah: Bahwa politik bukan musuh, tapi juga bukan segala-galanya. Dan jika umat ingin menyambung kejayaan Islam, mereka harus mulai dari pondasi—bukan atapnya.


📚 Rangkuman Faedah


🔖 1. Kritik terhadap Generalisasi dalam Menilai Salaf

✨ Banyak orang yang salah paham ketika membahas topik “Salaf dan Politik.”
🧠 Mereka menyangka bahwa jika satu orang Salafi tidak aktif dalam urusan politik, maka semua pengikut manhaj Salaf pasti bersikap sama.
🔍 Padahal, manhaj Salaf adalah pendekatan ilmu dan amal yang luas, bukan satu watak homogen atau gerakan tertutup yang seragam. Generalisasi adalah bentuk ketidakadilan ilmiah.


POLITIK DALAM ISLAM: ANTARA AQIDAH DAN FIQH

Banyak kalangan hari ini membingkai politik sebagai bagian mutlak dari aqidah, hingga siapa yang berbeda pandangan dianggap menyimpang atau bahkan keluar dari garis Islam. Namun benarkah semua perkara politik itu menyentuh wilayah aqidah? 

Tadzkirah ini membuka ruang tafsir yang jernih dan proporsional: bahwa tidak setiap urusan pemerintahan, kekuasaan, dan strategi umat harus diletakkan di atas altar keyakinan pokok. Islam membedakan antara aqidah yang tetap dan fiqh yang fleksibel, antara prinsip abadi dan strategi ijtihadi. Inilah saatnya kita kembali menakar politik dalam timbangan yang adil—dengan ilmu, bukan emosi.

Oleh: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis



🧭 Pengantar

Dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan tentang hubungan antara politik dan aqidah bukanlah tema baru. Namun, dalam era kontemporer yang penuh dengan semangat pergerakan dan mobilisasi wacana keagamaan, sering kali terjadi penyempitan makna aqidah hingga mencakup hal-hal yang semestinya berada di ranah fiqh atau siyasah.

Tadzkirah ini mengajak kita untuk memulai dari yang paling mendasar: definisi. Apa itu aqidah? Apa itu politik (siyāsah)? Dalam tradisi usuliyyah, mendefinisikan istilah adalah fondasi setiap pembahasan. Kesalahan dalam mendefinisikan akan berakibat pada kesalahan dalam menyimpulkan.

Politik dalam pandangan Islam adalah mengatur urusan umat dengan prinsip maslahat. Kata "siyasah" tidak ditemukan dalam Al-Qur’an secara langsung, namun disebutkan dalam hadis sahih. Ulama klasik seperti al-Imam an-Nawawī menjelaskan bahwa siyasah adalah bentuk pengurusan oleh para Nabi terhadap urusan umat, sebagaimana para pemimpin mengatur rakyat mereka.

Namun, menjadikan seluruh praktik politik sebagai bagian dari aqidah adalah bentuk pemutlakan yang berlebihan. Dalam sejarah Islam, kita mendapati figur seperti Nabi Yusuf ‘alayhissalām dan Raja Najasyi yang terlibat dalam sistem pemerintahan yang belum Islami secara hukum, namun tetap dinilai beriman dan saleh oleh Nabi ﷺ. Ini menunjukkan bahwa politik adalah ranah fiqh, bukan aqidah, selama prinsip pokok iman tetap terjaga.

Dengan pendekatan ilmiah, tadzkirah ini memperlihatkan urgensi membedakan antara prinsip keyakinan dan ijtihad strategi. Ia mendorong kita untuk tidak menggiring setiap perbedaan pandangan politik kepada vonis aqidah, karena hal itu justru mempersempit keluasan syariat dan merusak ukhuwah.


📚 Rangkuman Faedah

1️⃣ Definisi: Aqidah dan Politik Bukan Entitas yang Sama

  • Aqidah menyangkut keyakinan pokok yang bersifat tetap, seperti iman kepada Allah, Rasul, dan hari akhir.

  • Politik (siyasah) adalah pengelolaan urusan umat berdasarkan maslahat, bersifat ijtihadi, dan fleksibel.

  • Menyamakan keduanya adalah kekeliruan konseptual yang berisiko membawa implikasi hukum yang tidak proporsional.


2️⃣ Dalil: Politik Ada dalam Hadis, Bukan dalam Teks Aqidah Pokok

  • Kata "siyasah" tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, tetapi muncul dalam hadis riwayat Muslim, yang menunjukkan bahwa para Nabi dahulu mengatur urusan umat mereka.

  • Al-Imam an-Nawawī menjelaskan bahwa "tasūsuhum al-anbiyāʾ" berarti mengurus umat dalam urusan maslahat, bukan menanamkan keyakinan.

  • Maka, politik adalah aktivitas praktis, bukan keyakinan.


ILUSI KEBEBASAN DALAM DEMOKRASI: PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PILIHAN DAN TAKDIR

Membongkar ilusi kebebasan dalam sistem demokrasi modern, menyingkap debat klasik antara takdir dan kehendak bebas, serta menimbang ulang peran Muslim dalam memilih pemimpin — dengan perspektif teologis, fikih praktis, dan prinsip muamalah Islami yang mencerahkan.

Oleh : Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis


📚 Demokrasi, Takdir, dan Pilihan: Apakah Kita Benar-Benar Memilih?

Dalam era demokrasi yang mengangkat slogan kebebasan memilih, masyarakat sering kali terjebak dalam ilusi bahwa mereka sepenuhnya bebas menentukan masa depan mereka. “Saya bebas memilih siapa pun yang saya kehendaki,” demikian keyakinan umum yang sering tidak dikaji ulang secara mendalam. Tetapi, apakah benar manusia memiliki kehendak bebas yang mutlak? Ataukah pilihan kita sebenarnya telah diarahkan—bahkan dibentuk—oleh berbagai faktor tak kasat mata?

💥 Tadzkirah yang menjadi dasar tulisan ini membuka dimensi berpikir yang jarang disentuh secara jujur. Ia menghubungkan antara perdebatan klasik dalam teologi Islam dengan praktik sosial-politik modern seperti pemilihan umum. Konteks ini tidak hanya menyentuh aspek duniawi, tetapi menelusup ke dalam inti akidah, kerangka fikih, dan hukum-hukum muamalah.

Melalui pendekatan akademik dan retorika yang tajam, pembicara menantang para pendengar untuk:

  • Mengkaji ulang posisi manusia sebagai makhluk yang konon “bebas” memilih.

  • Memahami bahwa tidak semua pilihan itu lahir dari kebebasan absolut.

  • Menilai politik bukan dari kaca mata fanatisme kelompok, tetapi dari neraca tanggung jawab syar'i.

🎯 Jika Anda ingin memahami peran Anda sebagai Muslim dalam politik modern secara benar dan berimbang—tanpa terjebak dalam narasi sempit partai, simbol agama, atau propaganda pahala-syurga—maka tadzkirah ini adalah bahan renungan yang wajib Anda simak sampai akhir.


📝 RANGKUMAN RINGKASAN FAEKAH SECARA DETAIL & SISTEMATIK


🔮 1. Debat Teologis: Apakah Manusia Musayyar atau Mukhayyar?

Tadzkirah diawali dengan membahas persoalan teologis mendasar:

  • Musayyar: Manusia dipaksa oleh takdir, tidak memiliki kehendak.

  • Mukhayyar: Manusia diberi kebebasan untuk memilih.

📌 Diskursus ini telah melahirkan berbagai mazhab akidah seperti:

  • Jabariyyah: Segala perbuatan manusia ditentukan mutlak oleh Allah.

  • Qadariyyah & Mu’tazilah: Menolak bahwa Allah menentukan perbuatan manusia.

  • Ahlus Sunnah wal Jama’ah: Menyatakan bahwa Allah menciptakan semua perbuatan, tetapi manusia diberi kehendak untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya.

💡 Kesimpulan: Allah Maha Adil. Ia menciptakan semua perbuatan, tapi manusia diberi kapasitas untuk memilih yang baik atau buruk. Pahala dan dosa ditentukan oleh niat dan kehendak, bukan hanya hasil perbuatan.